PANDEGLANG, beritajejakfakta.co.id— DPP GRANAD (Gerakan Rakyat dan Aliansi Nasional Aktivis Demokrasi) mendesak Dinas PUPR dan Bupati Pandeglang segera merealisasikan pembangunan jalan Desa Kadumalati, Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten yang mengalami kerusakan parah selama bertahun-tahun.
Jalan tersebut sudah berulang kali diajukan masyarakat melalui Musrenbang, namun hingga tahun ini tak kunjung mendapat prioritas perbaikan.
Kondisi jalan yang rusak parah itu menimbulkan keresahan warga. Selain sering terjadi kecelakaan, jalan juga kerap tergenang banjir hingga menghambat aktivitas masyarakat.
Kepala Desa Kadumalati, Asdo, mengatakan masyarakat sudah sangat resah karena kondisi jalan tidak layak untuk aktivitas sehari-hari.
“Pembangunan infrastruktur merupakan tanggung jawab pemerintah sesuai kewenangannya, sehingga persoalan ini tidak boleh terus dibiarkan tanpa kepastian. Kami sudah bertahun-tahun mengajukan di Musrenbang, namun selalu diabaikan,” kata Asdo di Desa Kadumalati, Rabu (4/11/2026).
Disepakati Direalisasikan Maret 2027
Berdasarkan surat kesepakatan yang ditandatangani Kabid Bina Marga DPUPR Pandeglang Andrian, S.T., Camat Sindangresmi Eka Rahmawijaya, S.Sos., M.A., Koordinator Jaringan DPP GRANAD Fauzi, serta Koordinator Lapangan DPP GRANAD M. Ibnu Shaleh, S.H., pembangunan jalan Desa Kadumalati disepakati direalisasikan pada Maret 2027.
Pengurus GRANAD meminta kesepakatan tersebut menjadi komitmen nyata, bukan sekadar janji administratif.
Koordinator Jaringan DPP GRANAD, Fauzi, yang merupakan putra daerah Desa Kadumalati, bersama Koordinator Lapangan DPP GRANAD, M. Ibnu Shaleh, S.H., menegaskan akan mengawal realisasi pembangunan tersebut.
Mereka juga meminta DPRD Pandeglang menjalankan fungsi pengawasan secara serius sebagai wakil rakyat.
“DPRD Pandeglang harus terus mengawal suara masyarakat desa kepada Pemerintah Kabupaten Pandeglang,” ujar Fauzi.
Ia menegaskan, jika tidak direspons, GRANAD akan melayangkan surat lanjutan kepada instansi terkait di beberapa kementerian yang memiliki hak dan wewenang penuh.jika tidak direspons, GRANAD akan melayangkan surat lanjutan kepada instansi terkait di beberapa kementerian yang memiliki hak dan wewenang penuh.
“Namun, jika tidak direspons, maka kami akan melayangkan surat selanjutnya kepada instansi terkait di beberapa kementerian yang mempunyai hak dan wewenang penuh,” kata Fauzi.
Desak Evaluasi Kadis PUPR dan Bupati
DPP GRANAD juga mendesak evaluasi kinerja secara total terhadap Kepala Dinas PUPR yang dinilai gagal memimpin DPUPR Pandeglang, serta evaluasi terhadap Bupati Pandeglang apabila pembangunan kembali tidak direalisasikan sesuai kesepakatan.
“Jika pada Maret 2027 pembangunan tidak terlaksana, GRANAD bersama masyarakat Desa Kadumalati dan organisasi Cipayung Plus menyatakan siap menggelar aksi besar-besaran di DPUPR, Kantor Bupati, dan DPRD Pandeglang, serta menempuh langkah pengaduan sesuai kewenangan lembaga terkait,” ujar Fauzi.
GRANAD menegaskan, masyarakat tidak membutuhkan janji berulang, melainkan kepastian pembangunan. Jalan yang layak adalah kebutuhan dasar, keselamatan, dan hak masyarakat yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah.(Red)












