Bandung, beritajejakfakta.co.id–Jawa Barat menjadi provinsi dengan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi di Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2026.
Data Kementerian Ketenagakerjaan mencatat, dari total 53.490 pekerja terkena PHK secara nasional, sebanyak 10.880 orang berasal dari Jawa Barat. Angka ini melampaui provinsi industri lainnya seperti DKI Jakarta dan Banten.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Ahmad Faisyal Hermawan, mendesak Bank BJB dan Bank BJB Syariah untuk mengambil peran strategis sebagai penyelamat ekonomi kerakyatan.
“Negara tidak boleh diam. Saat pabrik tutup dan pekerja dirumahkan, yang bisa menyerap mereka hanya UMKM. Untuk itu kesempatan pinjaman lunak untuk modal usaha mereka harus dipermudah,” ujarnya.
“Mengingat berdasarkan data, kredit mikro BJB justru minus 2,56%. Ini yang harus kita benahi,” ujar Faisyal, Senin (29/9/2026).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai, jika kredit mikro diperkuat, UMKM bisa menjadi bantalan sosial untuk menyerap tenaga kerja yang terkena PHK dan mencegah angka pengangguran terbuka semakin naik.
“Jangan sampai BJB hanya fokus ke kredit korporasi dan konsumer. Mandat BJB itu untuk wong cilik. Komisi III akan panggil direksi BJB dan BJB Syariah untuk minta penjelasan dan roadmap penyelamatan UMKM,” tegasnya.
Faisyal menambahkan, pihaknya juga mendorong Pemprov Jabar melalui program Asuransi Aing dan program padat karya untuk disinergikan dengan pembiayaan murah dari BJB.
“Solusinya harus kompak. Pemerintah kasih jaminan sosial, BJB kasih modal murah. Kalau tidak, PHK ini akan jadi bom waktu kemiskinan baru di Jabar,” pungkasnya.(ADV)












