Angka PHK Jawa Barat Tertinggi Nasional 10.880 Orang, Anggota DPRD Jabar Ahmad Faisyal Hermawan Apresiasi Bursa Kerja TikTok Dedi Mulyadi

Bandung, beritajejakfakta.co.id – Provinsi Jawa Barat kembali mencatatkan angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tertinggi secara nasional. Di tengah badai PHK tersebut, upaya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membuka bursa kerja online melalui akun TikTok pribadinya mendapat apresiasi dari DPRD Jawa Barat.

Berdasarkan data SatuData Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), sepanjang Januari hingga Agustus 2026 terdapat 53.490 orang tenaga kerja yang melaporkan terkena PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Angka ini naik 20,65% dibanding periode yang sama tahun 2025 yang sebanyak 44.333 orang.

Dari jumlah tersebut, Jawa Barat menjadi penyumbang terbesar dengan 10.880 orang atau setara 20,34% dari total PHK nasional. Posisi kedua ditempati Banten dengan 6.303 orang, disusul Jawa Timur 5.400 orang, Jawa Tengah 4.769 orang dan DKI Jakarta 3.900 orang.

Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Faisyal Hermawan, menilai kondisi tersebut membutuhkan terobosan cepat dan terbuka dari pemerintah daerah.

Ia pun mengapresiasi langkah Gubernur Dedi Mulyadi yang membuka layanan Live Bursa Kerja secara rutin setiap hari Rabu melalui akun TikTok @dedimulyadiofficial.

“Langkah Kang Dedi Mulyadi membuka informasi lowongan kerja secara live di TikTok ini adalah terobosan yang patut diapresiasi. Di saat masyarakat kesulitan mendapat informasi loker yang transparan, gubernur hadir langsung menjembatani perusahaan dan pencari kerja,” ujar Ahmad Faisyal Hermawan kepada beritajejakfakta.co.id, Selasa (30/9/2026).

Menurut politisi yang membidangi perekonomian dan BUMD itu, gaya komunikasi digital Dedi Mulyadi efektif untuk menjawab keresahan warga, terutama korban PHK.

“Selama ini banyak perusahaan tidak terbuka soal lowongan. Dengan live TikTok, semuanya jelas: ada berapa lowongan, kualifikasinya apa, dan di mana lokasinya. Ini memotong mata rantai calo tenaga kerja,” tambahnya.

Program Live Bursa Kerja Pemprov Jabar sendiri mulai digelar pada 16 September 2026 di kawasan industri MM2100, Kabupaten Bekasi. Pada pelaksanaan perdana, sebanyak 15 perusahaan menawarkan 299 posisi pekerjaan yang disiarkan langsung melalui TikTok Gubernur.

Pemprov Jabar kemudian melanjutkan program tersebut ke Kota Depok pada 23 September 2026 dengan menyediakan 1.057 lowongan kerja dari 16 perusahaan.

Program ini digelar setiap Rabu pukul 09.30 WIB dan berpindah-pindah lokasi di berbagai wilayah Jawa Barat sebagai respons terhadap tingginya kebutuhan masyarakat terhadap informasi lowongan pekerjaan yang dinilai belum selalu terbuka.

Ahmad Faisyal Hermawan yang juga dikenal mendukung kebijakan efisiensi BUMD yang diinisiasi Dedi Mulyadi itu berharap program bursa kerja online tidak hanya viral sesaat.

“Tantangan kita 10.880 orang kehilangan pekerjaan. Kalau seminggu hanya 300-1.000 lowongan, tentu belum sebanding. Kami di Komisi III DPRD Jabar akan mendorong agar Disnaker Jabar mewajibkan perusahaan yang mendapat fasilitas daerah untuk membuka lokernya di sistem ini, dan BUMD Jabar juga harus ikut menyerap tenaga kerja korban PHK,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD Jabar akan mengawal agar program ini dibarengi dengan kebijakan struktural seperti insentif bagi industri padat karya, reskilling bagi pekerja tekstil dan garmen, serta jaminan kepastian usaha agar tidak terjadi relokasi pabrik besar-besaran dari Jabar.

Kemnaker sendiri mencatat tren PHK di Jabar terus meningkat dari 5.044 orang pada Januari-Mei 2026 menjadi 8.830 orang pada Januari-Juli, hingga akhirnya menembus 10.880 orang pada Agustus 2026.

Pemprov Jabar mengimbau para pencari kerja untuk memanfaatkan layanan Live Bursa Kerja tersebut melalui akun TikTok Gubernur untuk mendapatkan informasi sesuai kualifikasi masing-masing.(ADV) 

 

 

Exit mobile version