Direktur Kebijakan Publik FORTALA Ergat Bustomy mengungkapkan, sejak tahun 2022 kelima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut selalu mendapatkan penilaian buruk dari BPK karena banyak ditemukan kegiatan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Jika dilakukan mutasi dan rotasi pejabat aselon dua, Plt. Bupati Bekasi harus jeli dan tepat menempatkan pejabat yang memiliki kinerja baik, bukan karena faktor lain.
“Kami ingatkan Plt bupati, jangan sampai melakukan pembiaran atau menempatkan pejabat tinggi pratama yang kinerjanya buruk. Kami memiliki data audit BPK sejak 2022, lima dinas ini selalu menjadi langganan temuan BPK. Kalau mau bersih, ya harus menempatkan pejabat yang punya integritas,” paparnya.
Dibeberkan, DLH memiliki catatan yang berpotensi merugikan keuangan negara paling banyak sejak 2022. Ditambah, kepala DLH DS juga sudah ditetapkan sebagai tersangka penjahat lingkungan. Jika tidak diganti, maka ada yang salah dari kebijakan Plt bupati.
“DLH itu temuannya banyak, mulai dari belanja BBM truk sampah, setoran retribusi sampah, penunjukan PT TPW yang terindikasi pemborosan hingga Rp4,8 miliar lebih, sewa excavator sampai menjadi penjahat lingkungan. SDABMBK dan Cipta Karya juga banyak temuannya, dan itu harus menjadi atensi Plt bupati untuk mengganti kepala dinasnya,” terangnya.(Red)












