Kab Bekasi, beritajejakfakta.co.id—Aksi damai solidaritas wartawan se Bekasi Raya yang dihadiri ratusan wartawan tetap tuntut Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mencopot Syafri Donny Sirait sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dalam waktu tujuh hari ke depan.
Sebagai penegakan hukum dan Etika Disiplin ASN atas tindakan penghinaan yang dilakukan Donny Sirait kepada salah satu wartawan bernama Kimsan Simare dan penghalangan kerja jurnalis yang terjadi pekan lalu di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.
Aksi dan orasi yang digelar di Komplek Pemda Kabupaten Bekasi, Cikarang Pusat, Kamis (15/10/2026) akhirnya diterima Plt Bupati Bekasi.
Menurut Paulus Simalango selaku kordinator aksi menegaskan bahwa pihaknya tetap berpegang pada tuntutan pencopotan Syafri Donny Sirait dari jabatan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, dengan tetap menghormati proses pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut Paulus, dalam audiensi telah disepakati tenggat waktu tujuh hari untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri berkaitan dengan batas kewenangan Plt. Bupati Bekasi.
Ia menegaskan bahwa komitmen tersebut harus ditindaklanjuti secara nyata dan transparan, bukan berhenti pada pernyataan tertulis.
“Kami memberikan waktu tujuh hari sebagaimana yang telah disepakati untuk menyampaikan persoalan ini kepada Menteri Dalam Negeri. Apabila dalam tenggat tersebut tidak ada keputusan pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, kami akan merencanakan Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya Jilid II dengan menghimpun kekuatan insan pers yang lebih besar,” tegas Paulus.
Menurutnya pernyataan pemerintah daerah yang ditandatangani oleh Plt. Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja bersama dirinya, belum menyentuh substansi utama dari tiga tuntutan yang disuarakan insan pers Se-Bekasi Raya, khususnya tuntutan pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Syafri Donny Sirait.
Kekecewaan tersebut, tegas Paulus, bukan semata-mata sikap pribadinya, melainkan juga mewakili aspirasi dan kekecewaan peserta Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya yang mengharapkan adanya keputusan konkret, tegas, dan terukur dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.
“Kami datang bukan untuk mendengarkan jawaban normatif, apalagi sekadar penjelasan prosedural yang tidak memberikan kepastian. Kami datang membawa tiga tuntutan yang jelas, salah satunya pencopotan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi. Namun, jawaban pemerintah daerah belum menjawab substansi tuntutan tersebut. Kami kecewa, tetapi perjuangan ini tidak akan berhenti!” tegas Paulus dalam pernyataan sikapnya.
Pernyataan Pemerintah Dinilai Belum Menjawab Tuntutan
Dalam dokumen resmi berjudul Pernyataan Pemerintah Daerah atas Pernyataan Sikap Tiga Tuntutan Aksi Damai Solidaritas Wartawan Se-Bekasi Raya, tertanggal 15 Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Bekasi menyampaikan tiga poin tanggapan.
Pertama, mengenai tuntutan terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, pemerintah menyatakan akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai disiplin aparatur sipil negara, dengan memperhatikan batas kewenangan Plt. Bupati Bekasi yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri.
Kedua, mengenai permintaan maaf resmi dan jaminan tidak terulangnya penghinaan atau intimidasi terhadap wartawan, pemerintah menyatakan menghormati dan mendukung kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi serta menjunjung tinggi prinsip saling menghormati agar kesalahpahaman tidak terjadi kembali.
Ketiga, mengenai pengawalan proses hukum dan akuntabilitas pejabat publik, pemerintah menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berlangsung sesuai tahapan dan mekanisme prosedur yang berlaku.
Paulus menilai ketiga poin tersebut belum memberikan kepastian mengenai tindakan administratif terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup, bentuk permintaan maaf resmi, maupun langkah konkret untuk menjamin perlindungan terhadap wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Kami menghormati mekanisme hukum dan ketentuan disiplin ASN. Namun, mekanisme tersebut jangan sampai menjadi alasan untuk menunda keputusan tanpa batas waktu. Pemerintah harus berani mengambil sikap dan menunjukkan keberpihakan terhadap prinsip akuntabilitas pejabat publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, aksi lanjutan akan dilaksanakan secara damai, tertib, konstitusional, dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Jangan menganggap aksi hari ini sebagai akhir perjuangan. Ini adalah awal pengawalan serius terhadap komitmen pemerintah. Jika tuntutan tidak dipenuhi, kami akan kembali dengan solidaritas yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih terorganisasi. Kami tidak akan berhenti hanya karena menerima selembar pernyataan,” lanjutnya.
Pemerintah Kab Bekasi menegaskan bahwa penanganan persoalan harus mengikuti ketentuan perundang-undangan, termasuk aturan disiplin aparatur sipil negara (ASN) serta batas kewenangan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi.
Pernyataan sikap tersebut disampaikan di hadapan peserta aksi, jajaran pejabat pemerintah daerah, dan aparat kepolisian.
Aksi damai solidaritas wartawan se Bekasi Raya , juga membawa pesan mengenai pentingnya penghormatan terhadap kerja jurnalistik, khususnya ketika wartawan melakukan konfirmasi kepada pejabat publik.
Namun, tuntutan pencopotan belum otomatis menjadi keputusan pemerintah daerah. Pemkab Bekasi menyatakan bahwa persoalan tersebut harus terlebih dahulu diperiksa untuk mengetahui fakta kejadian dan menentukan apakah terdapat pelanggaran berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Pemeriksaan internal diperlukan agar keputusan yang diambil tidak hanya didasarkan pada tuntutan massa aksi, tetapi juga mempertimbangkan keterangan seluruh pihak. Hingga keterangan ini disampaikan, belum terdapat penjelasan terperinci mengenai jadwal pemeriksaan, pihak yang akan melakukan pemeriksaan, maupun kemungkinan sanksi administratif.
Selain berkomitmen melakukan pemeriksaan, Pemkab Bekasi menyatakan menghormati dan mendukung kemerdekaan pers. Komitmen tersebut menjadi perhatian karena insiden yang dipersoalkan berkaitan dengan aktivitas seorang wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.(SF)