Kota Bekasi, beritajejakfakta.co.id – Perbedaan penafsiran terhadap putusan inkrah Mahkamah Agung RI kasus investasi bodong EDC Cash mencuat pasca audiensi 7 paguyuban korban di Gedung Badan Pemulihan Aset (BPA), 22 Oktober 2026 lalu.
Kuasa Hukum Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama (PMB3), Siti Maylanie Lubis, S.H., menegaskan bahwa berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, hanya PMB3 yang berhak menerima ganti rugi.
“Hasil keputusan inkrah di Mahkamah Agung kan berdasarkan putusan PN Kota Bekasi dan PT Bandung hanya ada satu paguyuban korban yang berhak menerima ganti rugi yaitu PMB3. Lalu atas dasar hukum apa ada 6 paguyuban lain dihadirkan dalam acara tersebut?” ujar Siti.
Menurutnya, BPA dan Kejari Bekasi seharusnya tinggal menjalankan putusan inkrah tanpa mencari korban baru.
“Memang tidak menyebutkan (nama PMB3) di Putusan MA tapi di dalam putusan Mahkamah Agung ada disebutkan keterangan selengkapnya merujuk di putusan PT Bandung dan juga disebutkan para korban yang ada di berkas perkara hanya PMB3. Justru putusan Pengadilan Tinggi, jelas menyebutkan beberapa kali Paguyuban PMB3,” jelasnya.
Siti menilai, persoalan bermula dari dibukanya posko korban oleh Kejari saat sidang masih berjalan pada 2024 lalu, padahal di persidangan pun Jaksa tidak pernah membawa nama korban dari posko tersebut.
“Bahkan ketika pernah ditanya oleh Hakim tentang posko korban, Jaksa tidak mengakui, dan begitu juga pada saat RDPU di Komisi 3, Jaksa pun tidak ada menyebutkan korban-korban lain,” ungkapnya.
Ia pun prihatin dengan minimnya nilai aset sitaan sekitar Rp 30 miliar yang harus dibagi jika korban diperluas di luar berkas.
“Kalau sekarang mereka mencari korban baru dan mengaminkannya berarti tidak sesuai dong dengan dakwaan dan tuntutannya,” tegasnya.
Tanggapan Kejari: Putusan MA Tidak Sebut Paguyuban Tertentu
Menanggapi hal tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejari Kota Bekasi, Ryan Anugrah, S.H., M.H., justru menegaskan bahwa putusan inkrah Mahkamah Agung tidak menyebut paguyuban tertentu.
Ryan meluruskan bahwa penyebutan Paguyuban Mitra Bahagia Berkah Bersama hanya ada di tingkat Pengadilan Negeri.
“Yang inkracht tidak menyebut paguyuban tertentu, paguyuban mitra bahagia berkah bersama itu putusan PN, putusan MA nya tidak menyebut satu paguyuban. Tapi hanya korban melalui BPA dan Kejaksaan,” ujar Ryan.
Untuk itu, Ryan meminta seluruh korban di bawah paguyuban apapun untuk segera mengumpulkan bukti keanggotaan dan kerugian.
“Untuk itu para korban di bawah paguyuban didorong untuk segera mengumpulkan bukti-bukti keanggotaan dan kerugian,” katanya.
Terkait perbedaan pendapat dengan Kuasa Hukum PMB3 yang mengklaim hanya PMB3 yang berhak, Ryan menyerahkan sepenuhnya pada putusan Mahkamah Agung.
“Ya gak apa-apa, kita ikutin putusan Mahkamah Agung. Itu perintahnya jelas,” pungkas Ryan.
Perbedaan tafsir putusan ini menjadi perhatian, mengingat proses pemulihan aset EDC Cash kini memasuki tahap krusial pelaksanaan eksekusi dan pengembalian hak korban.(SF)












