Kuasa Hukum Terdakwa Investasi EDC Cash: Hanya Korban yang Tergabung di PMB3 yang Berhak Terima Ganti Rugi

Kota Bekasi, beritajejakfakta.co.id – Kuasa Hukum terdakwa Suryani dan Abdurahman Yusuf dkk, Dohar Jani Simbolon, S.H., menegaskan bahwa pihak yang berhak menerima ganti rugi dalam perkara investasi bodong EDC Cash adalah para korban yang tergabung dalam paguyuban resmi.

Menurutnya, Perkumpulan Mitra Berkah Bahagia Bersama (PMB3) adalah satu-satunya wadah korban yang memiliki legal standing sah secara hukum.

“Menurut saya yang berhak menerima ganti rugi adalah Perkumpulan Mitra Berkah Bahagia Bersama (PMB3). Karena sejak awal, dari tingkat penyelidikan sampai pada putusan kasasi, korban yang ada dalam berkas perkara adalah para korban yang tergabung dalam PMB3,” ujar Dohar, Minggu (26/10/2025).

Ia menjelaskan, dari bukti-bukti yang ada, telah dilakukan tiga kali pemberitahuan melalui media koran agar para korban datang melapor ke posko yang didirikan oleh kepolisian.

Dari informasi yang ia peroleh dari Penasihat Hukum (PH) korban, atas petunjuk Jaksa, harus dibentuk satu perkumpulan dengan kekuatan hukum tetap. Atas dasar itu, dibentuklah PMB3 untuk menampung para korban.

“Korban yang ada dalam berkas perkara dan dipakai dalam proses persidangan adalah para korban yang tergabung dalam PMB3, yang lengkap dengan surat permintaan audit dari kepolisian kepada akuntan publik, serta hasil audit akuntan publik yang melampirkan jumlah kerugian dan jumlah korban,” jelasnya.

Dohar menambahkan, selama persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak pernah membahas mengenai korban-korban lain di luar PMB3 dan tidak ada data pendukung dari korban-korban lain tersebut.

“Sebagai informasi, berdasarkan keterangan beberapa orang saksi pada perjalanan persidangan TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) tahun 2024 lalu, banyak korban yang tidak setuju EDCCASH ini dilaporkan. Jadi ini juga bisa dijadikan gambaran siapa korban yang benar-benar korban dan yang bukan korban,” ungkapnya.

Di sisi lain, Dohar menilai Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi tidak konsisten dan seolah ingin membenturkan antar korban. Dalam pertemuan dengan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung dan para korban, pihak Kejari Bekasi menyebut jumlah kerugian korban sekitar Rp690 miliar dan kerugian tersebut merupakan hasil audit para korban yang tergabung dalam PMB3.

Peristiwa demo para korban yang tergabung di PMB3 di parkara TPPU EDCCASH di Pengadilan Negeri Kota Bekasi tahun 2024

“Kejari Bekasi ini tidak jelas. Perlakuan mereka ini sama dengan perlakuan kepada saya selaku kuasa hukum para terdakwa selama proses penyidikan sampai proses persidangan TPPU,” katanya.

Ia mengaku sangat kecewa dengan kinerja Kejari Bekasi yang dinilai tidak mencerminkan tugas pokok dan fungsinya sebagai representasi negara, termasuk dalam persidangan yang berupaya menyembunyikan barang bukti sertifikat tanah.

“Saya mewakili para terdakwa (terpidana) sangat kecewa dengan kinerja Kejari Bekasi yang tidak mencerminkan tupoksinya sebagai representasi dari negara, termasuk dalam persidangan yang berupaya menyembunyikan barang bukti sertifikat tanah,” pungkasnya.

Menanggapi hal ini, Kasie Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Ryan Anugrah, S.H, M.H saat dihubungi lewat Whatsapp, tidak berkenan menjawab alias tak ada tanggapan dari beliau. (SF) 

Exit mobile version