Tanggapi Desakan Kapolri dan Komisi III DPR Soal Fatwa Haram Vape, Ketua MUI Kota Bekasi: Perlu Kajian Kandungan dari BPOM

Sofiyah Prilestari

Kota Bekasi, beritajejakfakta.co.id –Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, KH Saifudin Siroj, menilai penetapan hukum penggunaan vape atau rokok elektrik perlu kajian mendalam terkait kandungan dan dampaknya bagi pengguna.

Hal itu disampaikan KH Saifudin Siroj menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang meminta MUI Pusat untuk mengeluarkan fatwa haram terhadap penggunaan vape.

Ia menjelaskan, pembahasan dan penetapan fatwa terkait vape merupakan kewenangan MUI di tingkat pusat. Namun, pemeriksaan kandungan produk menjadi bagian penting untuk memberikan landasan yang lebih jelas dalam menentukan hukum penggunaannya.

Menurutnya, kajian tersebut harus melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar komposisi cairan vape dapat diketahui secara jelas dan terukur.

“Pembahasan hukum vape tidak bisa hanya melihat bentuknya, tapi harus jelas kandungan di dalamnya dan dampaknya ke pengguna,” ujar KH Saifudin Siroj, Rabu (28/10/2026).

Ia menjelaskan, di kalangan ulama sendiri terdapat perbedaan pandangan mengenai hukum penggunaan vape. Pandangan tersebut terbagi menjadi tiga, yakni haram, makruh, hingga mubah atau diperbolehkan.

Perbedaan pandangan itu, kata dia, juga terjadi di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Sementara Muhammadiyah, disebutnya, memiliki pandangan tegas mengharamkan rokok, termasuk rokok elektrik.

“Kalau NU ini masih terbagi tiga nih: ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah,” jelasnya.

KH Saifudin menambahkan, penilaian hukum terhadap vape tidak hanya bertumpu pada zat atau bendanya, tetapi juga pada tingkat bahaya bagi pemakainya.

“Jadi, main kontennya itu bukan di bendanya, tapi di pemakainya. Tingkat keharamannya di pemakainya, di penggunanya tadi,” katanya.

Ia mencontohkan, selama ini konsumen sering kali tidak mengetahui secara pasti bahan yang terkandung dalam liquid vape yang dibeli. Karena itu, kejelasan komposisi dinilai penting agar penilaian tidak didasarkan pada dugaan semata.

“Sekarang kalau beli liquid vape, kandungannya apa? Gak jelas, nggak paham. Nah, itu nanti dengan melalui BPOM, maka ada komposisinya,” tuturnya.

Ia menegaskan, penetapan hukum terhadap vape perlu melalui pembahasan dan kajian yang memadai oleh MUI dengan mempertimbangkan aspek keagamaan serta informasi mengenai kandungan produk.

Dengan demikian, kejelasan komposisi liquid, hasil pemeriksaan BPOM, serta kajian ulama menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Adapun penetapan fatwa secara resmi tetap menjadi kewenangan MUI sesuai mekanisme yang berlaku.(SF) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you human? Please solve:Captcha