Pemkab Bandung Barat Tertibkan 415 Kendaraan Dinas  Kejar Tunggakan Pajak

Bandung Barat, beritajejakfakta.co.id– Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) terus menertibkan administrasi dan pengamanan kendaraan dinas sebagai bagian dari pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD).

Penertiban itu meliputi pencocokan data kendaraan, pemeriksaan kondisi fisik, penelusuran dokumen kepemilikan, serta pemastian kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Kepala BKAD Kabupaten Bandung Barat, Dr. Moch. Lukmanul Hakim, S.Sos., M.Si., bersama Sekretaris BKAD Andri Hadiyanto, S.E., M.M., menegaskan langkah tersebut penting agar seluruh kendaraan milik pemerintah daerah tercatat akurat, diketahui keberadaannya, jelas pengguna dan penanggung jawabnya, serta taat pajak.

“Pemerintah daerah harus memberikan contoh kepatuhan. Karena itu, pembayaran pajak kendaraan dinas menjadi salah satu aspek yang terus ditertibkan dan dipantau bersama perangkat daerah pengguna kendaraan serta instansi terkait,” ujar Lukmanul Hakim, Rabu (19/11/2026).

415 Unit, Masih Direkonsiliasi

Berdasarkan bahan laporan capaian yang diterima BKAD, jumlah kendaraan dinas tercatat sebanyak 415 unit. Dalam laporan tersebut disebutkan 205 unit telah membayar PKB dan 211 unit belum membayar.

Jika dijumlahkan, angka tersebut berselisih satu unit dari total yang tercatat. Oleh karena itu, BKAD melakukan rekonsiliasi terhadap daftar induk kendaraan, bukti pembayaran, data registrasi kendaraan, serta konfirmasi ke perangkat daerah sebelum menetapkan angka final untuk disampaikan kepada publik.

Rekonsiliasi dilakukan untuk memastikan setiap kendaraan memiliki status yang jelas, yakni:

• Kendaraan operasional yang aktif

• Kendaraan yang sedang dalam proses pembayaran

• Kendaraan rusak atau tidak laik operasi

• Kendaraan dalam penguasaan pihak lain melalui pinjam pakai

• Kendaraan limpahan dari Kabupaten Bandung

• Kendaraan yang keberadaannya belum dapat dipastikan

Pengelompokan ini diperlukan agar tindak lanjut tidak dilakukan secara seragam, melainkan sesuai kondisi dan dokumen masing-masing kendaraan.

Dorong Perangkat Daerah Segera Bayar

Terhadap kendaraan yang belum membayar pajak, BKAD mendorong perangkat daerah pengguna untuk memeriksa masa berlaku pajak dan kelengkapan dokumen, menyampaikan daftar kendaraan beserta penanggung jawabnya, serta menindaklanjuti pembayaran sesuai ketentuan.

Untuk kendaraan yang dokumennya belum lengkap atau masih dalam proses penelusuran, dilakukan pencocokan data dengan instansi terkait, termasuk instansi yang menangani registrasi dan pembayaran PKB.

Setiap perangkat daerah diminta memastikan tidak ada kendaraan dinas yang dibiarkan tanpa kejelasan status administrasi.

Kendaraan Mangkrak dan Hilang Ditindaklanjuti

Adapun terhadap kendaraan yang mangkrak, rusak berat, tidak digunakan, atau tidak diketahui keberadaannya, penyelesaiannya dilakukan melalui inventarisasi dan pemeriksaan fisik.

Kendaraan yang masih dapat dimanfaatkan akan dievaluasi kelayakan dan kebutuhan perbaikannya.

Kendaraan yang tidak ekonomis untuk diperbaiki atau tidak lagi dibutuhkan akan dikaji untuk penyelesaian sesuai mekanisme pengelolaan BMD dan persetujuan pejabat berwenang.

Apabila kendaraan tidak ditemukan atau dikuasai pihak lain, dilakukan penelusuran dokumen, klarifikasi kepada pengguna terakhir, pengamanan bukti kepemilikan, serta langkah administratif dan hukum sesuai hasil pemeriksaan.

Pengendalian Diperketat

BKAD juga akan memperkuat pengendalian melalui pemutakhiran daftar kendaraan secara berkala, penetapan perangkat daerah dan pejabat penanggung jawab, pencocokan data dengan catatan aset dan data registrasi, serta pemantauan progres penyelesaian.

Dengan demikian, penertiban tidak berhenti pada pendataan, tetapi diarahkan pada penyelesaian setiap kendaraan berdasarkan status dan kondisi riilnya.

Kepala BKAD menegaskan, penataan kendaraan dinas merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menjaga aset publik dan meningkatkan akuntabilitas.

“Pemerintah daerah berkewajiban memastikan aset yang dibeli dari uang rakyat tercatat, terpelihara, digunakan sesuai peruntukannya, dan memenuhi kewajiban perpajakan.

Informasi capaian akan disampaikan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi agar publik memperoleh data yang tepat dan dapat dipertanggung jawabkan,” pungkasnya.(Septyan)

Exit mobile version